KENDARI, LENSASATU.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Ali Mazi secara resmi melantik Asmawa Tosepu sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin (10/10/2022).
Ali Mazi mengatakan, seorang Pejabat Wali Kota harus tangguh karena akan membantu pemerintah pada pemilihan umum tahun 2024 dengan agenda yang sangat padat. Apalagi Kota Kendari merupakan Ibukota yang memiliki beragama etnis.
“Tahun 2024 merupakan pesta demokrasi yang teramai karena hampir seluruh Indonesia melaksanakan pemilu presiden, legislatif dan eksekutif,” kata Ali Mazi.
Orang nomor satu di Sultra itu juga meminta kepada Asmawa agar tetap memaksimalkan pelayanan pada masyarakat serta menciptakan suasana yang kondusif ditengah masyarakat.
“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah gubernur mengingatkan sejumlah hal pada penjabat wali kota diantaranya membuat laporan tiga bulanan yang diserahkan pada gubernur kemudian diteruskan ke Menteri Dalam Negeri,” ujar Ali Mazi.
Sementara itu, usai dilantik, Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu mengucapkan terimakasih kepada Presiden RI dan Kementerian dalam Negeri (Mendagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari yang telah memproses serta menetapkan pengangkatan Penjabat Wali Kota Kendari.
“Pada prinsipnya, tugas pejabat Wali Kota yang sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan dan sudah tertuang dalam SK pengangkatan Gubernur Sultra adalah melaksanakan memimpin proses berjalannya pemerintahan di Kota Kendari,” ucap Asmawa Tosepu kepada awak media.
Lanjut orang nomor satu di Kota Lulo itu mengungkapkan, ini merupakan tanggungjawab yang besar dalam rangka menjadikan kota Kendari sebagai sentrum dari Provinsi Sultra.
“Dalam amanat Gubernur Sultra, kita melanjutkan apa saja yang sudah baik dan jika masih ada yang kurang kita akan sempurnakan,” ungkapnya.
Ia menuturkan, pihaknya tidak mempunyai program seratus hari, namun pihaknya bakal melaksanakan tugas-tugas sebagaimana amanat ketentuan perundang-undangan terutama petugasan dari Kemendagri.
“Kita akan melakukan konsolidasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk stakeholder lainnya untuk memetakan proses penyelenggaraan Kota Kendari,” ujarnya. (Ar)
