KENDARI, SULTRASATU.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari merilis data inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Juli 2025 pada Selasa (1/7/2025). Acara yang berlangsung di Aula BPS ini dihadiri oleh Asisten III Pemkot Kendari yang juga menjabat sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda).
Data yang disampaikan Kepala BPS Kota Kendari, Sulistiawati Efendy, menunjukkan inflasi year-on-year (yoy) pada Juni 2025 mencapai 1,47 persen. Inflasi month-to-month (mtm) tercatat sebesar 0,37 persen, sementara inflasi year-to-date (ytd) sejak Januari hingga Juni mencapai 2,23 persen.
Kenaikan ini didorong oleh delapan dari sebelas kelompok pengeluaran utama, dengan kontribusi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau (kenaikan indeks 1,73 persen, andil 0,30 persen terhadap inflasi).
Ikan teri, cabai rawit, dan angkutan udara tercatat sebagai komoditas penyumbang inflasi tertinggi. Sebaliknya, sawi hijau, ayam hidup, dan sabun cair justru mengalami deflasi.
Meskipun inflasi masih terkendali, Sulistiawati mengingatkan pentingnya antisipasi dampak musim hujan berkepanjangan terhadap produk hortikultura dan perikanan. Ia menekankan pentingnya transparansi data inflasi, menyatakan bahwa angka inflasi bukan hanya sekadar data, melainkan cerminan efektivitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Komunikasi dan pelaporan yang intensif menjadi prioritas ke depan.
Asisten III Pemkot Kendari, Imran Ismail, menegaskan bahwa inflasi Kota Kendari masih dalam kategori aman dan terkendali berkat sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan intervensi pemerintah seperti pasar murah yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan di berbagai kecamatan.
Meski begitu, kewaspadaan tetap dijaga terhadap potensi gangguan pasokan dan kenaikan harga akibat curah hujan tinggi yang berdampak pada sektor pertanian dan kelautan.
Rilis data inflasi ini menjadi pengingat penting bagi Pemkot Kendari untuk terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah proaktif dan kolaboratif antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan akan sangat krusial dalam menghadapi tantangan ke depan, terutama dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian dan perikanan. (SS/MI)
