JAKARTA, SULTRASATU.COM – Konsorsium Mahasiswa Nusantara (KMN) resmi menggelar aksi demonstrasi di markas besar kepolisian negara republik indonesia (Mabes Polri). Demonstrasi tersebut adalah yang ketiga kalinya digelar di depan gedung mabes polri.
Arin Fahrul Sanjaya, (Koordinator KMN) menegaskan, bahwa Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) harus dievaluasi terkait beberapa dugaan pembiaran aktifitas tambang ilegal.
“Aksi demonstrasi kami pada hari ini adalah aksi yang ketiga kalinya, kami datang di mabes polri tidak lain dan tidak bukan adalah mendesak Bapak Kapolri untuk mengevaluasi kinerja kapolda sultra atas dugaan pembiaran ilegal mining di kabupaten konawe utara.” katanya.
Airin Fahrul menyampaikan, pihaknya sudah berulangkali menegaskan, bahwa institusi polri adalah intitusi yang memegang peranan penting dalam pemberantasan ilegal mining, bukan malah ikut terlibat dalam pusaran ilegal mining.
“Ini kan sudah mencederai tugas pokok dan fungsi (tupoksi polri) sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang kepolisian,” ujarnya pada saat diwawancarai oleh awak media ini Jumat 18 November 2022.
Pria yang juga merupakan ketua bidang Lingkungan Hidup HMI Jakrau mengatakan, bahwa pihaknya menduga bahwa Kapolda Sultra tebang pilih dalam menindak beberapa perusahaan nikel ilegal. Bahkan, pihaknya sudah mengantongi data-data perusahaan ilegal yang menurutnya tidak pernah ditindak oleh APH dalam hal ini Polda Sultra.
“Sudah jelas apa yang kami sampaikan pada aksi sebelumnya bahwa Kapolda Sultra telah menggunakan sistem tebang pilih, padahal kami sudah punya data-data perusahaan ilegal yang itu samasekali belum berani disentuh oleh kapolda sulawesi tenggara, ada apa dengan kapolda?,” bebernya
Inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi kami kenapa dari periode bapak Merdy syam, bapak Yan Sultra hingga kapolda saat ini tidak mampu menertibkan tambang ilegal secara integral/keseluruhan dan hanya beberapa saja yang ditindak,” tambahnya kepada wartawan.
Tak ingin menyerah, Airin bakal meneruskan aksi protesnya hingga ke istana negara.
“Jadi sudah jelas ya, kami akan terus melayangkan aksi protes berjilid-jilid sampai ke Istana negara bahwa sekali lagi kami tegaskan Kapolda Sultra harus dievaluasi dan copot bila perlu,” tutupnya (SS/MEI)
