News

Pj Wali Kota Kendari Ikuti Rapat Paripurna HUT ke-59 Sulawesi Tenggara

Avatar
817
×

Pj Wali Kota Kendari Ikuti Rapat Paripurna HUT ke-59 Sulawesi Tenggara

Sebarkan artikel ini
Ketgam Foto Bersama Gubernur Sultra Ali Mazi SH bersama Pj Wali Kota Kendari, Bupati Konawe Utara dan pejabat lainnya.
Ketgam: Foto Bersama Gubernur Sultra Ali Mazi SH bersama Pj Wali Kota Kendari, Bupati Konawe Utara dan pejabat lainnya.

KENDARI, SULTRASATU.COM – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu menghadiri Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ke-59 tahun yang berlangsung di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra, Kamis, 27 April 2023.

Ketgam Foto Bersama Pj Wali Kota Kendari bersama pejabat Lingkup Pemkot Kendari.
Ketgam: Foto Bersama Pj Wali Kota Kendari bersama pejabat Lingkup Pemkot Kendari.

Gubernur Sultra Ali Mazi dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh kepala daerah, DPRD dan Forkopimda menyampaikan empat isu yang menjadi perhatian di Sulawesi Tenggara.

BACA JUGA:  Ketua Panja Pemiluraya UHO Imbau Mahasiswa Gunakan Hak Pilih dengan Bijak

Isu tersebut mengenai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM dengan nilai 72,91 persen, masih berada di bawah rata-rata nasional. Meski demikian IPM tersebut terus menunjukkan peningkatan.

“Isu pembangunan manusia meskipun namun masih berada di bawah rata-rata nasional namun pembangunan sumberdaya manusia masih menjadi fokus,” jelasnya.

Sementara isu inflasi, ketahanan pangan, dan penanggulangan kemiskinan, pemprov dan kabupaten/kota akan terus berupaya menggiatkan perekonomian daerah agar kembali pulih.

BACA JUGA:  Jalin Kerjasama Ratusan Universitas, Pemda Konut Siap Luncurkan SPP Gratis Bagi Mahasiswa Daerah

Isu lainnya mengenai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Kata dia, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan infrastruktur tetap harus di dorong, melalui transformasi ekonomi pada sektor pariwisata, peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, hilirisasi pertambangan, serta peningkatan produk UMKM.

Selain itu tata kelola pemerintahan perlu dilakukan penyesuaian dengan menerapkan sistem berbasis elektronik.

BACA JUGA:  Wabup Sebut Program Pemda Konsel Terkait Pengentasan Desa Tertinggal Sejalan dengan Pemerintah Pusat

“Kami mengharapkan semua pihak untuk senantiasa memberikan masukan sesuai dengan tugas pokok, utamanya fungsi pengawasan untuk kemajuan daerah,” pungkasnya. (SS/MEI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!