News

Pj Wali Kota Kendari Ikuti Rapat Paripurna HUT ke-59 Sulawesi Tenggara

Avatar
985
×

Pj Wali Kota Kendari Ikuti Rapat Paripurna HUT ke-59 Sulawesi Tenggara

Sebarkan artikel ini
Ketgam Foto Bersama Gubernur Sultra Ali Mazi SH bersama Pj Wali Kota Kendari, Bupati Konawe Utara dan pejabat lainnya.
Ketgam: Foto Bersama Gubernur Sultra Ali Mazi SH bersama Pj Wali Kota Kendari, Bupati Konawe Utara dan pejabat lainnya.

KENDARI, SULTRASATU.COM – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu menghadiri Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ke-59 tahun yang berlangsung di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra, Kamis, 27 April 2023.

Ketgam Foto Bersama Pj Wali Kota Kendari bersama pejabat Lingkup Pemkot Kendari.
Ketgam: Foto Bersama Pj Wali Kota Kendari bersama pejabat Lingkup Pemkot Kendari.

Gubernur Sultra Ali Mazi dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh kepala daerah, DPRD dan Forkopimda menyampaikan empat isu yang menjadi perhatian di Sulawesi Tenggara.

BACA JUGA:  Wabup Konut Abuhaera Hadir dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Anoa 2024: Pastikan Keamanan Jelang Lebaran

Isu tersebut mengenai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM dengan nilai 72,91 persen, masih berada di bawah rata-rata nasional. Meski demikian IPM tersebut terus menunjukkan peningkatan.

Bingkai Dispar

Bingkai ekoran dikbud bkad scaled

“Isu pembangunan manusia meskipun namun masih berada di bawah rata-rata nasional namun pembangunan sumberdaya manusia masih menjadi fokus,” jelasnya.

Sementara isu inflasi, ketahanan pangan, dan penanggulangan kemiskinan, pemprov dan kabupaten/kota akan terus berupaya menggiatkan perekonomian daerah agar kembali pulih.

Isu lainnya mengenai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Kata dia, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan infrastruktur tetap harus di dorong, melalui transformasi ekonomi pada sektor pariwisata, peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, hilirisasi pertambangan, serta peningkatan produk UMKM.

Selain itu tata kelola pemerintahan perlu dilakukan penyesuaian dengan menerapkan sistem berbasis elektronik.

“Kami mengharapkan semua pihak untuk senantiasa memberikan masukan sesuai dengan tugas pokok, utamanya fungsi pengawasan untuk kemajuan daerah,” pungkasnya. (SS/MEI)