KONAWE, SULTRASATU.COM – Polemik penunjukan kepala Puskesmas Anggaberi di Kabupaten Konawe mencuat ke publik setelah aktivis pemuda setempat melakukan aksi demonstrasi. Kejadian ini bermula dari penyerahan Surat Keputusan (SK) yang dinilai bermasalah secara administrasi.
Pada Senin, 16 Juni 2025, Bupati Konawe melalui Sekretaris Daerah Dr. Ferdinand Sapan, SP., MH resmi menyerahkan SK sebagai Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas Anggaberi kepada Sulhana, S.Keb. Penyerahan SK tersebut berlangsung pada pukul 14.00 WITA dan disaksikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe.
Sulhana, S.Keb menggantikan kepala puskesmas sebelumnya yang telah menjabat di posisi tersebut. Namun, yang mengejutkan adalah setelah penyerahan SK, keputusan tersebut ternyata berubah total dan kepala puskesmas lama dikembalikan ke posisinya.
Perubahan mendadak ini memicu kemarahan Aktivis Pemuda Konawe, Anjarwan, beserta kawan-kawannya. Mereka menilai kejadian tersebut sebagai mal administrasi yang merugikan dan memalukan pegawai negeri sipil di lingkup Kabupaten Konawe.
“Kami sangat murka atas kejadian ini. Bagaimana mungkin SK sudah diserahkan secara resmi, tetapi kemudian dibatalkan begitu saja? Ini adalah bentuk mal administrasi yang tidak bisa diterima,” ujar Anjarwan dalam aksi demonstrasinya.
Ketika dikonfirmasi terkait permasalahan ini, Ibu Sulhana menegaskan agar dirinya tidak dilibatkan dalam polemik tersebut.
“Saya sudah telepon, jangan bawa-bawa nama saya. Karena kami sudah pernah dipanggil Pak Bupati beberapa bulan yang lalu, sudah ada solusinya,” tegasnya.
Hingga saat ini, pihak Pemkab Konawe belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan di balik perubahan keputusan tersebut. Aktivis pemuda menuntut klarifikasi dan pertanggungjawaban atas kekacauan administrasi yang dinilai memalukan institusi pemerintahan daerah.
Menanggapi situasi ini, Anjarwan dan aktivis pemuda Konawe mengancam akan melakukan aksi jilid II.
“Selanjutnya kami akan melakukan aksi jilid II demi memastikan siapa aktor sesungguhnya manajemen birokrasi yang kami anggap sangat bobrok, sekaligus meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera menindak bawahannya di lingkup daerah Kabupaten Konawe,” tegas Anjarwan.
Ancaman aksi lanjutan ini menunjukkan bahwa para aktivis tidak akan berhenti sampai mendapat kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak berwenang. Mereka bahkan berencana melibatkan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan permasalahan yang dianggap sebagai cerminan buruknya tata kelola birokrasi di daerah.
Kejadian ini menjadi sorotan publik karena dianggap mencerminkan lemahnya koordinasi dan sistem administrasi kepegawaian di lingkup Pemkab Konawe. (Ajm)
