Daerah

Pemkot Kendari Rakor dengan Kemendagri, Terungkap Banyak Pemda Belum Realisasikan Program Prioritas Presiden

Redaksi Sultrasatu
234
×

Pemkot Kendari Rakor dengan Kemendagri, Terungkap Banyak Pemda Belum Realisasikan Program Prioritas Presiden

Sebarkan artikel ini
Pemkot Kendari Rapat Koordinasi dengan Kemendagri mengenai Pengendalian Inflasi Daerah dan Perkembangan Pelaksanaan Program Prioritas Presiden RI secara daring dari Command Center Balai Kota Kendari, Rabu (4/6/2025).

KENDARI, SULTRASATU.COM – Asisten II Setda Kota Kendari, Ir. Nismawati bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Perkembangan Pelaksanaan Program Prioritas Presiden RI secara daring dari Command Center Balai Kota Kendari, Rabu (4/6/2025).

Dalam rapat itu diungkap bahwa menjelang Idul Adha, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Indonesia harus semakin memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas harga ketahanan pangan. Juga perlu evaluasi perkembangan pelaksanaan program prioritas Presiden RI.

Dalam rakor ini, paparan pertama mengenai program prioritas Presiden RI yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsy Thohir. Ia mengungkapkan pada data terupdate minggu pertama, 1 Juni 2025, terdapat sejumlah catatan. Yang pertama, pelaksanaan program makan bergizi gratis, masih ada 260 pemerintah daerah yang belum mengusulkan lahan SPPG.

BACA JUGA:  86 Kades Terpilih di Konawe Selatan Direncanakan Dilantik 2 Mei 2024

Yang kedua, Program pembangunan 3 juta rumah, sekitar 10 kabupaten/kota yang belum menetapkan perkada pembebasan BPHTB dan Retribusi PBG. Ia menyampaikan agar ini menjadi perhatian bagi kepala daerah agar dapat segera memenuhi pembebasan restribusi pajak dari BPBHTB dan PBG tersebut.

Ketiga, Program pembentukan koperasi merah putih. Sudah 78.384 atau 93,58% desa dan kelurahan yang sudah melakukan musdesus, namun baru 15.276 yang telah memproses pengajuan dokumen ke notaris. Koperasi merah putih ini rencananya akan dilaunching oleh Presiden RI pada tanggal 12 Juli 2025.

BACA JUGA:  Bupati Konut Tegaskan Arah Pembangunan Konut: Rawat yang Baik, Sempurnakan yang Belum Maksimal ‎

Keempat, program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG). Per 2 Juni 2025, PKG dilaksanakan di 9.489 puskesmas pada 507 kabupaten/kota dan perlu percepatan pelaksanaan PKG di 7 kabupaten dan 779 puskesmas yang belum melaksanakan PKG.

“Program sekolah rakyat ada 210 pemda yang belum mengirimkan data usulan calon lahan pembangunan sekolah rakyat tahap II. Diminta dukungan penuh Pemda untuk percepatan legalitas, penyelesaian masalah di lapangan,” pesannya.

BACA JUGA:  Bupati Konawe Utara Resmi Buka Wonua Oheo Camping Festival 2025 di Pantai Taipa

Oleh karena itu, diharapkan kesiapan daerah dalam pelaksanaan program. Pada kesempatan ini, juga dilakukan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga minggu ke-5 Mei 2025 yang dipaparkan oleh Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi P. (SS/ED)

WhatsApp Follow WhatsApp Channel SULTRASATU.COM untuk update berita terbaru setiap hari Follow