KENDARI, SULTRASATU.COM – Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra (AJP) melaksanakan reses di kelurahan Kandai, kecamatan Kendari dan kelurahan Kemaraya kecamatan Kendari Barat.
Di hadapan politikus Golkar itu warga kelurahan Kandai mengeluhkan terkait air bersih PDAM Anoa Kendari. Kemudian, talud, jalan setapak dan jalan Aguslamin Kelurahan Kandai yang sudah terbongkar sehingga menyebabkan beberapa warga mengalami kecelakaan.
Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan soal lampu jalan di 56 teluk Kendari sudah lama padam sehingga menimbulkan kerawan. “Hal ini tidak diperhatikan pemerintah, sehingga di momen reses ini kami sampaikan keluhan kami. Semoga keluhan kami ini menjadi perhatian,” ungkap salah seorang perwakilan warga, La Dana, Selasa (30/5/2023).
Sementara permintaan warga Kelurahan Kemaraya, tidak jauh berbeda dengan permintaan warga Kelurahan Kandai. Sebagian besar mengeluhkan persoalan infrastruktur utamanya akses jalan.
Yang mana, akses jalan di Kelurahan Kemaraya ini dominan penggunungan ditambah jalannya yang sempit dan terjal. Tentu dengan kondisi ini, membahayakan pengendara. Tak hanya itu, beberapa keluhan lainnya seperti talud, drainase dan penerangan.
Menyikapi hal itu, AJP mengatakan dirinya berkomitmen akan menuntaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, utamanya masalah air bersih. Persoalan air bersih di kota Kendari memang sudah menjadi masalah utama yang perlu dibenahi. Sebagai bentuk upayanya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dirinya akan usulkan lagi untuk beberapa titik sumur bor.
Sebagaimana diketahui untuk anggaran APBD 2023, dirinya sudah menyiapkan dua titik sumur yang sementara dalam proses pengerjaan. “Makanya saya sudah sediakan dua titik sumur bor, nanti pak LPM tinggal catat berapa titik lagi. Nanti kita usulkan lagi karena ini kondisinya sangat dibutuhkan,” katanya.
Terkait permintaan pembenahan infrastruktur di dua kelurahan tersebut, tentu ia memperjuangkan dan akan mengusulkan menjadi program prioritas ke depan.
Namun sebelum itu, poin-poin yang baru disampaikan masyarakat tentunya akan dicek terlebih dahulu dan melihat mana-mana saja yang perlu dibenahi lebih dulu. Pasalnya, tidak semua program dalam setahun bisa direalisasikan, dengan alasan keterbatasan anggaran. Olehnya itu, jika di APBD Perubahan 2023 belum bisa mencover semua aspirasi masyarakat, maka akan diusulkan di APBD induk 2024.
“Yang pasti saya menjaring aspirasi warga dan apa yang menjadi kebutuhan warga kita akan tunaikan. Dan pasti kalau masih bisa di intervensi dengan APBD maka kita kerjakan. Untuk permintaan warga yang masih bisa saya talangi dan tanpa perlu menunggu APBD juga kita realisasikan,” tandasnya. (SS/dam)
