KENDARI, SULTRASATU.COM – Massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Senin (1/9/2025).
Dalam aksinya, massa menuntut DPRD Sultra mengambil sikap tegas serta mengeluarkan rekomendasi resmi atas aspirasi yang mereka suarakan.
Beberapa poin utama tuntutan massa aksi yakni pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI, penurunan pajak yang dinilai membebani masyarakat, dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Serta, pengusutan secara terbuka dan tuntas atas meninggalnya almarhum Affan Kurniawan, serta mendorong adanya reformasi di tubuh DPR dan Polri.
Menurut orator aksi, gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dipicu oleh sikap anggota DPR RI yang dianggap hanya mementingkan kepentingan pribadi.
“Huru-hara yang terjadi di Indonesia akibat ulah anggota DPR RI yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja tanpa pernah memikirkan dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia pada umumnya,” teriak salah seorang orator aksi.
Senada, orator lainnya menegaskan agar anggota DPR menunjukkan empati kepada rakyat.
“Untuk anggota DPR, empatilah sama masyarakat. Kasihan mereka selama ini menderita akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat,” ujarnya.
Massa juga menekankan bahwa rakyat tidak boleh terus menjadi korban kebijakan yang dianggap merugikan. Mereka menilai kondisi ekonomi saat ini semakin memperlebar jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sultra Laode Tariala yang didampingi Danrem 143/HO Brigjen TNI R. Wahyu Sugiarto, serta Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko mengimbau agar penyampaian aspirasi berlangsung damai. Ia menegaskan DPRD Sultra akan menindaklanjuti tuntutan massa aksi.
“DPRD Sultra akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan massa aksi dengan meneruskan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI, seperti penurunan pajak, dan reformasi di tubuh Polri dan DPR RI,” kata Laode Tariala. (Ed)
