KENDARI-SULTRASATU.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) percepatan penyelesaian masalah batas wilayah administrasi antara Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara.Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Horison Kendari, Selasa (23/12/2025).
FGD dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera, yang hadir mewakili Bupati Konawe Utara, H. Ikbar. Forum ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong kepastian batas wilayah administratif sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Abuhaera menegaskan bahwa penegasan batas wilayah memiliki peran strategis bagi kepastian hukum dan kewenangan antarwilayah. Menurutnya, kejelasan administratif menjadi pondasi penting guna mencegah tumpang tindih kewenangan, potensi konflik ruang, serta hambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Penegasan dan penyelesaian administratif batas wilayah merupakan pondasi penting bagi kepastian hukum, kepastian kewenangan, serta keadilan pembangunan antarwilayah,” kata Abuhaera.
Ia menambahkan, sebagai daerah otonom yang terus berkembang, Kabupaten Konawe Utara membutuhkan kejelasan batas wilayah agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan efektif dan terarah.
FGD tersebut turut dihadiri Dirjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara, unsur Forkopimda Kabupaten Konawe Utara, tokoh pemekaran Kabupaten Konawe Utara, serta tim ahli dan akademisi.
Sejumlah tokoh dan pejabat daerah juga tampak hadir, di antaranya mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman dan H. Ruksamin, Anggota DPRD Sulawesi Tenggara yang juga tokoh pemekaran Konawe Utara H. Heri Asiku, Ketua DPRD Konawe Utara Herman Sewani, anggota DPRD Konawe Utara Asmawati, serta anggota DPRD Konawe Utara Mardin.
Selain itu, hadir pula anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Rustam dan Sukarjo, tokoh masyarakat Konawe Utara H. Amiruddin dan Saprin, Dandim 1430 Konawe Utara Letkol Kav Kuswara S.IP, serta AKP Agus Darmanto yang mewakili Kapolres Konawe Utara. Perwakilan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Sayidina, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, termasuk Kabag Tata Pemerintahan Nur Adnan, juga mengikuti kegiatan tersebut.
Melalui forum FGD ini, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berharap proses penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Konawe dapat segera menemukan titik terang dan menghasilkan keputusan yang berkeadilan, demi mendukung stabilitas pemerintahan serta percepatan pembangunan di kedua daerah.(MEI)
