MUBAR, SULTRASATU.COM — Persoalan kelangkaan dan panjangnya antrean bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, mulai mendapat titik terang.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan Mubar menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dalam kebijakan penambahan kuota BBM.
Kepastian itu disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, La Ode Suleman, saat menggelar rapat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mubar di Aula Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Mubar, Jumat (4/9/2026).
La Ode Suleman mengatakan, kunjungan jajaran Kementerian ESDM ke Mubar merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat menindaklanjuti aspirasi Bupati Mubar La Ode Darwin terkait penambahan kuota BBM dan pembukaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) baru.
“Apa yang dipaparkan oleh Pemkab Mubar menjadi prioritas kami. Artinya, kami tidak perlu jauh-jauh ke sini kalau tidak menjadi prioritas,” kata La Ode Suleman.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Mubar memaparkan kondisi ketersediaan dan kebutuhan BBM masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan, alokasi BBM Mubar tahun ini hanya sekitar 4.016.000 liter, sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan mencapai 13.261.872 liter per tahun.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara alokasi dan kebutuhan BBM di wilayah Mubar.
La Ode Suleman mengatakan, data tersebut akan terlebih dahulu divalidasi bersama. Pemerintah pusat juga akan mengevaluasi crpola distribusi BBM yang selama ini diterapkan.
“Data ini tentu dari berbagai sumber. Nah, sumber-sumber ini harus divalidasi. Begitu pula dengan pola distribusi BBM yang sudah dilakukan selama ini,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah memiliki konsep penyelesaian persoalan BBM di Mubar. Namun, diperlukan sejumlah tahapan sebelum kebijakan tersebut dapat diterapkan secara menyeluruh.
Ia menyebut evaluasi bersama Pemkab Mubar akan dilakukan dalam satu hingga dua pekan ke depan. Setelah proses tersebut selesai, tahapan administrasi akan disesuaikan untuk merealisasikan kebijakan penambahan kuota.
Selain kuota, pemerintah pusat juga akan memetakan sejumlah wilayah di Mubar yang selama ini belum memperoleh pelayanan BBM bersubsidi secara optimal.
“Nanti kami akan lebih mendetailkan bersama Pak Bupati kira-kira titik-titik mana yang belum terlayani BBM kompensasi negara ini. Karena tidak sedikit keluhan dari masyarakat di luar ibu kota Mubar ini karena disparitas harga yang tinggi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPH Migas, Wahyudin Anas, menilai kondisi Mubar memang membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama dalam memenuhi kebutuhan BBM masyarakat.
Ia meminta Pertamina mempercepat pengiriman alokasi BBM untuk Mubar.
“Apabila nanti di akhir tahun ada periode untuk kami menyesuaikan, nanti akan kami menjadikan perhatian khusus untuk Mubar,” ucap Wahyudin.
Wahyudin juga menyoroti panjangnya antrean di SPBU Mubar. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelayanan BBM, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Masyarakat yang seharusnya menggunakan waktu untuk bekerja dan menjalankan aktivitas produktif justru harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
BPH Migas pun mendorong penambahan titik layanan apabila diperlukan untuk mengurai kepadatan antrean.
“Kami juga tadi melihat langsung kondisi antrean di lapangan. Jadi kami mendorong kepada Pak Bupati, jika diperlukan titik tambahan pendirian SPBU baru untuk mengurai kepadatan antrean, nanti bisa dilakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga karena bentuknya adalah kemitraan,” ungkapnya.
Selain menambah titik layanan, BPH Migas menekankan pentingnya pengawasan distribusi agar BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Selain itu kami juga perlu sampaikan agar proses pendistribusian BBM ini harus ada pengawasan dari para pihak terkait agar proses penyalurannya tepat sasaran,” sambungnya.
Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga, Alimudin Baso, mengatakan pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin penting terkait penyelesaian persoalan BBM di Mubar.
Pertamina bersama BPH Migas, kata dia, telah memberikan kepastian kepada Pemkab Mubar bahwa pemerintah akan menyiapkan kebijakan terkait penambahan kuota BBM.
Namun, penambahan kuota harus dibarengi dengan perluasan akses serta pembenahan sistem distribusi.
“Kami meminta Forkopimda untuk melakukan perbaikan proses distribusi. Karena ini adalah barang subsidi yang di situ ada duit negara, maka kami harapkan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa BBM bersubsidi memiliki keterbatasan dan pengadaannya menggunakan anggaran negara sehingga pengendalian serta pengawasan harus dilakukan secara serius.
Di sisi lain, Bupati Mubar La Ode Darwin menegaskan akan terus memperjuangkan penyelesaian persoalan BBM yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Menurut Darwin, ketersediaan BBM sangat berpengaruh terhadap aktivitas dan perputaran ekonomi masyarakat.
Karena itu, seluruh langkah yang disarankan pemerintah pusat, mulai dari penambahan kuota, pendirian SPBU baru hingga pengawasan distribusi, akan segera ditindaklanjuti Pemkab Mubar.
“Terima kasih kepada Dirjen Migas, BPH Migas, Direktur Pertamina beserta seluruh jajaran atas kesempatannya hadir di Mubar. Semoga apa yang menjadi aspirasi kami bisa segera terealisasi,” kata Darwin.
Ia menilai kehadiran langsung jajaran Kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga di Mubar menjadi energi baru bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
“Kehadiran bapak ibu sekalian memberi semangat bagi kami untuk bagaimana menjalankan pemerintahan untuk masyarakat Mubar yang lebih baik,” tutupnya.
<span;>Kunjungan jajaran Kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga tersebut merupakan tindak lanjut atas persoalan kelangkaan serta kepadatan antrean BBM yang disampaikan Bupati La Ode Darwin saat melakukan audiensi di Jakarta pada pekan sebelumnya (Edy).
Kementerian ESDM Pastikan Mubar Jadi Prioritas Tambahan Kuota BBM, Distribusi Bakal Dievaluasi
