Headline NewsNews

Kejati Sultra Tetapkan Sekda Kendari Tersangka Kasus Suap Pemberian Izin PT MI Utama Indonesia

Avatar
872
×

Kejati Sultra Tetapkan Sekda Kendari Tersangka Kasus Suap Pemberian Izin PT MI Utama Indonesia

Sebarkan artikel ini
Kejati Sultra Tetapkan Sekda Kendari Tersangka Kasus Suap Pemberian Izin PT MI Utama Indonesia
Ketgam: Konferensi Pers Kejati Sultra dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi.

KENDARI, SULTRASATU.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) suap atau gratifikasi terkait proses pemberian perizinan PT Mi di Utama Indonesia.

Ketgam: Mobil tahanan kejaksaan tinggi Sulawesi tenggara.

2 orang yang ditetapkan tersangka adalah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari inisial RT dan SM sebagai tenaga ahli tim percepatan pembangunan Kota Kendari bidang perencanaan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Surat keputusan (SK) Wali Kota Kendari tahun 2021-2022.

BACA JUGA:  Sholat Ied Bersama Masyarakat, Pangdam XIV/Hsn Pesan Menjaga Amar Ma'ruf Nahi Munkar untuk Masa Depan Negara

Kedua tersangka ditangkap berdasarkan surat perintah penyidikan nomor PRINT-03/P.3/Fd.1/03/2023 tanggal 6 Maret 2023.

Bingkai Dispar

Bingkai ekoran dikbud bkad scaled

Ketgam Sekda Kendari inisial RT menggunakan rompi merah saat ke Lapas Kelas II Kendari
Ketgam: Sekda Kendari inisial RT menggunakan rompi merah saat ke Lapas Kelas II Kendari

Kasi Pengumuman Kejati Sultra, Dody mengatakan, kedua tersangka langsung dilakukan penahanan di rutan kelas II Kendari hingga 20 hari ke depan.

“Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan guna membongkar tindak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka,” jelas Dody

Dody melanjutkan, kasus yang ada sekarang dalam pengembangan penyidik dan dalam waktu dekat kembali akan menetapkan beberapa tersangka baru yang keterlibatannya sedang didalami oleh penyidik.

Sementara, Kepala Kejati Sultra Dr. Patris Yusrian Jaya, SH., MH mengungkapkan, pengusutan kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah untuk penertiban tata kelola keuangan di Pemerintahan Kota Kendari. Khususnya di seluruh wilayah Sultra.

“Jadi, sebagai warning kepada penyelenggara pemerintahan agar tidak menghambat proses investasi oleh pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan tujuan untuk mengambil keuntungan pribadi,” jelas Patris Yusrian Jaya. (SS/Ed)