KENDARI, SULTRASATU.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara (Sultra), menyebut bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikucurkan pemerintah dapat menekan inflasi dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kabid Statistisi Ahli Madya Kordinator Fungsi BPS Sultra, Ir. Surianti Toar mengatakan BLT tersebut dapat menekan laju inflasi bila bersifat berkelanjutan.
“Bersifat berkelanjutan artinya apabila BLT tersebut digunakan oleh masyarakat untuk modal usaha misalnya,” kata Surianti saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/9/2022).
Menurutnya, dari data bulan lalu sebelum naiknya BBM, tepatnya bulan Agustus, Kota Kendari dan Baubau telah mengalami inflasi. Dalam hal ini juga berpotensi akan berlanjut di bulan September. Sebab, harga BBM naik dan komoditi lainnya ikut merangsek naik pula.
“Bulan ini, kami masih belum dapat menyajikan datanya, karena belum penuh satu bulan pasca naiknya BBM, tetapi di bulan lalu, Kendari dan Baubau mengalami inflasi,” ujar Surianti.
Lebih lanjut, pihaknya bakal melakukan survei seperti yang bersifat mingguan, dua mingguan serta bulanan untuk dapat mengetahui dampak di masyarakat dari lonjakan harga BBM.
“Dalam penentuan datanya kami melakukan survei, perminggu, dua minggu dan perbulan, nanti setelah itu baru dapat kami rilis datanya,” tambah Surianti.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia (RI) telah mengumumkan penyesuaian harga BBM pada 3 juli 2022 lalu.
Kenaikan BBM tersebut menjadi sebuah polemik di tengah masyarakat Indonesia.
Dengan naiknya harga BBM tersebut dapat berpotensi menekan masyarakat kecil. Namun, disisi lain pemerintah telah menyiapkan BLT sebesar 27.17 triliun dalam melindungi kelompok masyarakat kecil.
BLT merupakan salah satu solusi yang diambil oleh pemerintah untuk menekan inflasi yang berpotensi terjadi akibat naiknya lonjakan harga BBM yang mempengaruhi harga komoditi lainnya.
Dilansir dari video akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden RI, Joko Widodo menjelaskan, upaya ini dilakukan untuk menekan pembengkakan dana subsidi, ini merupakan langkah akhir dari pemerintah.
Jokowi menyampaikan, subsidi ini mestinya dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah, tetapi faktanya yang menikmati subsidi ini adalah mereka pemilik kendaraan pribadi.
Hal ini membuat pemerintah mengambil sikap, untuk mengalihkan dana subsidi tersebut ke dalam implementasi BLT untuk masyarakat miskin dan Bantuan untuk Tenaga Kerja. (AR)
