KENDARI, SULTRASATU.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, diwakili oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling., menghadiri acara Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 Tingkat Kota Kendari di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari, Kamis, (4/12/2025).
HAKORDIA tahun ini mengusung tema nasional Satukan Aksi, Basmi Korupsi.
Turut hadir mendampingi Wakil Gubernur Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, Direktur Wilayah IV Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK RI Edi Suryanto, Ketua DPRD Sultra, unsur Forkopimda Provinsi dan Kota Kendari, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari, pejabat TNI/Polri, pemimpin BUMD, akademisi, serta para camat dan lurah lingkup Pemkot Kendari.
Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo mengatakan, Sosialisasi, pendidikan, dan kampanye anti korupsi telah dilakukan berulang kali. Namun ironi yang ditemui KPK adalah tindak korupsi terus terjadi meskipun segala upaya sudah dilakukan.
“Semua orang seharusnya sudah paham apa itu korupsi dan bagaimana mencegahnya. Informasi sudah banyak, pantun dan slogan anti korupsi pun sudah sering kita dengar. Yang kami butuhkan bukan lagi slogan, tapi implementasi nyata,” tegasnya.
Beliau menjelaskan bahwa banyak pemerintah daerah berharap korupsi berhenti hanya dengan sosialisasi, padahal yang terpenting adalah perubahan perilaku dan perbaikan tata kelola.
Menurutnya, masyarakat sering tidak memahami tugas Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI. Deputi ini berperan pada ranah pencegahan dengan dua fokus besar. Yaitu meningkatkan integritas dan moralitas manusia agar tidak melakukan korupsi dan pemperbaiki tata kelola pemerintahan yang menjadi penyebab terjadinya korupsi.
Dimana kata Yudha Wibowo ada 8 area rawan korupsi di pemerintahan. Yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pelayanan publik, manajemen ASN, manajemen aset daerah, pengelolaan PAD dan pengawasan internal.
“Jika delapan area ini diperbaiki, maka pemerintah daerah akan bebas dari kerawanan korupsi. Karena sebagian besar kasus korupsi berawal dari proses perencanaan dan penganggaran,” terangnya.
Ia menegaskan, bahwa peran inspektorat sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah indikasi korupsi sejak dini. Karena menurutnya, korupsi muncul atas dua faktor utama. Pertama lemahnya integritas kedua buruknya tata kelola.
“Untuk itu, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan pendidikan, hingga ke institusi pemerintahan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Yudha Wibowo menyeb HAKORDIA 2025 menjadi momentum penting untuk menyinergikan gerakan anti korupsi melalui pendekatan inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Momentum itu ditujukan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, sektor pendidikan, dan organisasi masyarakat.
“Momentum HAKORDIA harus dimanfaatkan untuk menyebarluaskan nilai integritas dan tanggung jawab sebagai fondasi budaya anti korupsi yang kokoh. Saya harap semangat kebersamaan dan solidaritas seluruh elemen bangsa terus tumbuh sehingga perjuangan melawan korupsi dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua, M.Ling., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK RI atas perhatian dan pendampingannya terhadap pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi.
Ia menegaskan bahwa peringatan HAKORDIA yang jatuh setiap 9 Desember merupakan momentum strategis untuk memperkuat tekad bersama bahwa korupsi bukan hanya urusan aparat penegak hukum, tetapi tugas seluruh elemen bangsa.
“Korupsi adalah ancaman besar bagi pembangunan, merugikan masyarakat luas, dan melemahkan kepercayaan publik. Karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen kolektif, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh komponen bangsa,” jelas Wagub.
Beliau menilai tema HAKORDIA 2025 sangat sejalan dengan komitmen Pemprov Sultra dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Road to HAKORDIA dianggapnya sebagai bukti keseriusan Kota Kendari dalam menggalang kesadaran kolektif anti korupsi.
“Saya mengajak seluruh elemen untuk menjadikan kegiatan ini sebagai refleksi bersama atas komitmen kejujuran dan transparansi dalam setiap kebijakan dan layanan publik, penguatan kolaborasi antara pemerintah, implementasi nyata dari pendidikan anti korupsi dan pengawasan publik, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tuturnya.
Wagub menegaskan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas, bukan sekadar wacana. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung penuh seluruh rangkaian kegiatan Road to HAKORDIA 2025 sebagai langkah memperkuat fondasi integritas dan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bermartabat.
Sementara, Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., menyampaikan bahwa peringatan Hakordia 2025 merupakan tindak lanjut dari imbauan KPK melalui Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar mengikuti agenda nasional, tetapi bentuk kesungguhan Kota Kendari dalam menjaga integritas sebagai dasar pembangunan daerah
“Tema nasional ‘Satukan Aksi, Basmi Korupsi’ bukan hanya slogan, tetapi panggilan moral untuk seluruh elemen bangsa. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kejahatan yang merampas hak rakyat, merusak keadilan, dan mengikis kepercayaan publik. Korupsi memperlambat kesejahteraan dan mencederai masa depan,” ujarnya.
Wali Kota menekankan bahwa budaya anti korupsi bukan pilihan, tetapi kebutuhan. Nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan transparansi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap ASN Kota Kendari. Ia ingin agar integritas menjadi jati diri ASN, bukan hanya kewajiban administratif.
“Kota Kendari akan bergerak mantap sebagai kota yang memelihara budaya anti korupsi. Integritas bukan hanya diajarkan, tetapi harus diteladankan dalam tindakan,” tegasnya.
Acara kemudian dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Pemerintah Kota Kendari bersama APH terkait penanganan laporan pengaduan dan komitmen integritas, dilanjutkan dengan Launching Aplikasi Pengadaan Lapor APIP. Kegiatan ditutup dengan pertunjukan teatrikal bertema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, serta pemutaran video nominasi lomba poster digital dan pengumuman pemenang. (Ed)
