JAKARTA, SULTRASATU.COM- Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan nasional berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran Drs. La Ondjo, M.Si, mewakili Bupati Konawe Utara H. Ikbar, SH., MH, pada puncak Peringatan Hari HAM Sedunia ke-77 yang digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Acara tingkat nasional ini dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, para duta besar, gubernur, wali kota, bupati serta berbagai pemangku kepentingan strategis. Tahun ini, Peringatan Hari HAM Sedunia mengusung tema ‘Penguatan Fondasi Pembangunan HAM dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2025’.
Dalam sambutannya, Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai, menegaskan bahwa Indonesia tengah memasuki fase penting dalam memperkuat tata kelola HAM sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan 2025 sebagai momentum transisi menuju sistem pembangunan yang secara penuh memasukkan perspektif HAM ke dalam rantai perencanaan.
Salah satu langkah konkret yang diperkenalkan adalah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM, yang menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menginisiasi forum perencanaan pembangunan berbasis HAM.
Pada akhir 2025, Musrenbang HAM telah dimulai di tingkat pusat sebagai proyek percontohan, dan akan diimplementasikan secara penuh mulai 2026 melalui pelaksanaan berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional.
Musrenbang HAM dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan daerah benar-benar berorientasi pada pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM warga negara. Forum ini juga menjadi mekanisme untuk mencegah kebijakan yang diskriminatif, meningkatkan transparansi perencanaan anggaran publik, serta membuka ruang yang lebih luas bagi kelompok rentan untuk menyampaikan kebutuhan mereka.
Dalam forum tersebut, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menerjemahkan amanat Asta Cita serta RPJMN 2025–2029, khususnya prioritas nasional terkait penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.
Keterlibatan berbagai unsur—mulai dari kementerian, pemerintah daerah, lembaga HAM, organisasi masyarakat sipil hingga komunitas pemuda—disebut menjadi kunci keberhasilan implementasi Musrenbang HAM di lapangan.
Terakhir, Pigai menegaskan bahwa peluncuran Musrenbang HAM merupakan tonggak sejarah baru dalam tata kelola pembangunan nasional. “Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memulai Musrenbang HAM. Ini merupakan lompatan besar dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak dasar seluruh warga,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif nasional tersebut. Drs. La Ondjo menyampaikan bahwa Pemkab Konut siap mengintegrasikan perspektif HAM ke dalam proses penyusunan RPJMD, RKPD, dan berbagai program prioritas daerah.
Menurutnya, kebijakan berperspektif HAM akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perlindungan kelompok rentan, serta memastikan pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah.
Kehadiran Pemkab Konut dalam agenda nasional ini sekaligus menandai komitmen daerah untuk beradaptasi, berinovasi, dan mengambil peran aktif dalam pembangunan berbasis hak asasi manusia menuju Indonesia Emas 2025,”Tutupnya (Ed)
