KONAWE UTARA, SULTRA SATU.COM – Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe Utara, Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Minggu (26/10/2025).
Kegiatan nasional yang berlangsung selama empat hari, sejak 26 hingga 29 Oktober 2025, ini diikuti oleh 1.104 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri atas para Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda provinsi maupun kabupaten/kota. Forum strategis tersebut menjadi ajang penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan nasional dapat berjalan selaras dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.
Dalam Rakor tersebut, para peserta mendapatkan sejumlah materi penting dari 22 Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, dan Bappenas. Pembahasan mencakup strategi perencanaan, kebijakan fiskal daerah, hingga evaluasi pelaksanaan program pembangunan nasional yang berorientasi hasil dan berkelanjutan.
Salah satu agenda utama adalah pemaparan dari Kepala Bappenas RI yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sinkronisasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan efektivitas pembangunan di semua level pemerintahan.
Turut mendampingi Sekda Konawe Utara, Kepala Bappeda Konut, Ir. La Ode Muhaimin, ST., M.P.W., yang secara aktif mengikuti diskusi sektoral dan menyampaikan usulan program prioritas daerah untuk Tahun Anggaran 2026.
Beberapa usulan prioritas yang dibawa Pemerintah Kabupaten Konawe Utara antara lain:
- Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah,
- Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, dan
- Pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berkelanjutan.
Menurut Dr. Safruddin, Rakor ini menjadi momentum penting dalam memperkokoh komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk membangun sinergi kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan efisien.
“Melalui forum ini, kita dapat memastikan agar program pembangunan daerah sejalan dengan arah kebijakan nasional. Dengan demikian, pembangunan di Konawe Utara dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran,” ujar Sekda Konut.
Ia menambahkan bahwa sinkronisasi pusat dan daerah adalah kunci untuk menghindari duplikasi program sekaligus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan.
“Kami akan terus memperkuat perencanaan berbasis data (evidence-based policy) agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Konut, Ir. La Ode Muhaimin, ST., M.P.W., menilai partisipasi aktif daerah dalam forum nasional seperti ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan profesional pemerintah daerah untuk menjaga harmonisasi arah pembangunan.
“Kami mendapatkan banyak masukan strategis dari kementerian terkait serta kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan prioritas Konawe Utara. Forum seperti ini menjadi ruang sinergi agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Selain memperkuat kolaborasi antarwilayah, Rakor ini juga mendorong penerapan sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih terintegrasi, digital, dan akuntabel. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan berbasis data dan memperkuat sistem evaluasi agar setiap program dapat diukur hasilnya secara objektif.
Bupati Konawe Utara Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Sebagai Kunci Keberhasilan Pembangunan
Menanggapi keikutsertaan jajaran Pemkab Konawe Utara dalam forum nasional tersebut, Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas langkah strategis Sekda dan Kepala Bappeda dalam memperjuangkan program prioritas daerah di tingkat nasional.
“Saya sangat mengapresiasi kehadiran dan peran aktif Sekda serta Kepala Bappeda dalam forum Rakor di IPDN Jatinangor. Ini bukti bahwa Pemerintah Konawe Utara tidak hanya bekerja di wilayahnya sendiri, tetapi juga terlibat aktif dalam memastikan program nasional dapat bersinergi dengan kepentingan masyarakat daerah,” ujar Bupati Ikbar.
Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan nasional. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi hal mutlak agar perencanaan daerah mendapat dukungan nyata dalam bentuk program maupun pendanaan.
“Konawe Utara harus menjadi bagian dari gerak besar pembangunan Indonesia. Sinergi ini penting agar setiap program pusat yang turun ke daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan tidak berhenti pada tataran administrasi,” tegasnya.
Lebih jauh, Bupati Ikbar menyampaikan bahwa hasil Rakor tersebut akan menjadi dasar bagi Pemkab Konut untuk memperkuat perencanaan pembangunan tahun 2026. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi Rakor dengan menyusun langkah konkret, termasuk integrasi program lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
“Kami ingin pembangunan di Konawe Utara bukan hanya merata, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, hasil Rakor ini akan kami tindak lanjuti dalam dokumen perencanaan daerah agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tandasnya.
Rakor Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah yang diikuti Sekda Konawe Utara ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pencapaian target pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menegaskan kesiapannya untuk terus berperan aktif, berinovasi, dan berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil.
Melalui semangat sinergi dan kerja sama antarlembaga, Pemerintah Konawe Utara optimistis mampu mempercepat terwujudnya visi daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pembangunan Indonesia secara keseluruhan. (ADV).
