Advertorial

Pemda Konut Serahkan KUA-PPAS Tahun 2025 ke DPRD 

Redaksi Sultrasatu
2428
×

Pemda Konut Serahkan KUA-PPAS Tahun 2025 ke DPRD 

Sebarkan artikel ini
Pemda Konut Serahkan KUA-PPAS Tahun 2025 ke DRPD.

KONAWEUTARA, SULTRASATU.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemda) Konawe Utara (Konut) secara resmi menyerahkan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (kua-ppas) tahun anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konut, Senin (15/07/24).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Konut Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN. Eng melalui Sekda Konut Safruddin, S.Pd.M.Pd menyampaikan kebijakan umum APBD Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

  dprd konut pelantikan kapolres

Sebelumnya, telah diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah pusat serta RKPD provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

BACA JUGA:  Dinas Dikbud Konut Gelar Bimtek Pemanfaatan Alat TIK Chromebook

“Kebijakan umum APBD tahun 2025 juga merupakan penjabaran tahun keempat RPJMD Kabupaten Konut 2021/2026,” terang Safruddin.

Rancangan KUA-PPAS tahun 2025 memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap program yang akan dilaksanakan untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

“Rancangan KUA-PPAS juga disusun dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” lanjutnya.

Menurutnya, substansi KUA-PPAS 2025 adalah gambaran umum kebijakan pemerintah daerah yang nantinya akan dijabarkan dalam Raperda APBD tahun anggaran 2025.

BACA JUGA:  Visi Ruksamin Membangun Sultra: Program Inovatif, Sultra Pusat Energi Dunia, Selalu Ada Untuk Rakya Sultra

Adapun kebijakan yang dimaksud meliputi kebijakan umum pendapatan daerah, kebijakan umum belanja daerah dan kebijakan umum pembiayaan daerah.

Salah satunya kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2025 diantaranya, optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam upaya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan laba atas penyertaan modal sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Serta, optimalisasi lain-lain PAD yang sah yang bersumber dari jasa giro, penerimaan bunga deposito, tuntutan ganti rugi daerah dan pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD).

BACA JUGA:  Bupati Konsel Launching Siskeudes: Upaya Wujudkan Pengelolaan Desa yang Transparan

Kemudian, peningkatan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah melalui akurasi data potensi pajak dan sumber daya alam (SDA) mineral kehutanan perikanan, dan perkebunan sawit sebagai dasar perhitungan dan pembagian dana bagi hasil (DBH) pajak dan SDA serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

“Kami berharap agar, pada pembahasan KUA-PPAS antara DPRD dan pemerintah daerah dapat berjalan lancar dan konstruktif sehingga akan menjadi arah dan ketentuan umum dalam penyerapan anggaran tahun 2025,” pungkasnya.(SS/Ed)