JAKARTA, SULTRASATU.COM – KPK menerima audiensi Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia (Divhubinter Polri) dalam rangka penguatan kerja sama antar lembaga penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 7 Agustus 2023.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kejahatan terorganisir lintas negara semakin menunjukkan trennya yang terus meningkat. “Pemberantasan korupsi menjadi fokus perhatian dunia yang ditandai sejak Majelis PBB menyadari dampak kerugian korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Karena korupsi dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan global, tidak hanya ekonomi namun juga berdampak pada rusaknya kehidupan manusia lainnya,” ujarnya.
Kepala Divhubinter Polri, Krishna Murti menyampaikan kunjungan ini bertujuan untuk bersinergi dalam rangka kerja sama dan koordinasi terhadap isu kejahatan transnasional khususnya korupsi dan upaya pencarian pelaku tindak pidana korupsi. “Kerja sama ini dilakukan untuk pemberantasan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia dengan mengedepankan sinergitas yang kuat. Divhubinter Polri sebagai media perantara yang menghubungkan KPK dengan lembaga penegak hukum di negara lain untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi transnasional,” ujarnya.
Lebih lanjut Firli menjelaskan salah satu instrumen hukum yang diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi dan pengembalian aset yang berada di luar negeri ialah dengan perjanjian bantuan hukum timbal balik. “Melalui audiensi ini, KPK menyambut baik kerja sama dan koordinasi transnasional dengan Divhubinter Polri dalam menangani perkara tindak pidana korupsi di lintas negara,” tambahnya.
Berbagai upaya yang sudah KPK lakukan dalam mencari, menangkap, membawa kembali para tersangka korupsi dan pemulihan aset tidak terlepas dari adanya bantuan dan kerja sama dari lintas lembaga dan negara lain melalui Mutual Legal Assistance (MLA). Bantuan dan dukungan dari Interpol dalam penanganan kasus korupsi lintas negara menjadi catatan prestasi tersendiri dan best practice.
KPK berharap dengan adanya kerja sama dengan Divhubinter Polri ini dapat mewujudkan persamaan persepsi, harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya penguatan sinergi ke depan terus ditindaklanjuti pada jajaran teknis di antaranya dengan membangun joint investigation dan membangun jaringan informasi mengenai kejahatan transnasional maupun internasional.(*)
