KONAWE UTARA, SULTRASATU.COM – Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, S.H., M.H., memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi daerahnya saat menerima kunjungan evaluasi dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara di Aula Kantor Bapperida Konawe Utara, Kamis (4/6/2026).
Di hadapan tim BPKP Sultra, Ikbar secara terbuka mengungkap persoalan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah daerah, mulai dari dampak efisiensi anggaran, keterbatasan Dana Bagi Hasil (DBH), hingga meningkatnya kerawanan bencana yang dipicu aktivitas pertambangan.
“Kami menghadapi tantangan yang tidak ringan. Efisiensi anggaran memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Di sisi lain, ancaman bencana juga meningkat akibat aktivitas pertambangan, baik yang berada di Konawe Utara maupun dari wilayah sekitar seperti Morowali dan Konawe,” ujar Ikbar.
Kunjungan BPKP Sultra tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026. Evaluasi difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan melalui percepatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terdefinisi.
Selain itu, BPKP juga melakukan penelaahan terhadap berbagai program prioritas daerah, seperti penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, serta optimalisasi belanja modal pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurut Ikbar, pendampingan dari BPKP sangat penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap BPKP dapat terus memberikan pendampingan dan masukan strategis agar pemerintah daerah mampu mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, keterbatasan transfer pusat melalui Dana Bagi Hasil membuat pemerintah daerah harus bekerja lebih keras dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, Ikbar meminta seluruh perangkat daerah untuk terbuka terhadap berbagai rekomendasi yang diberikan BPKP.
“Saya instruksikan seluruh OPD, mulai dari Sekretaris Daerah, Bapperida hingga Inspektorat untuk proaktif dan terbuka terhadap arahan BPKP. Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, BPKP Sultra menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan data capaian ekonomi makro daerah. Dengan demikian, setiap program dan anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berharap kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah semakin baik sehingga mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah ke depan. (Edy)
