KENDARI ,SULTRASATU.COM- Pemda Konawe Utara Bersama DPRD Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait listrik tidak stabil di Konawe Utara, Selasa, 19 Mei 2026.
RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD Sultra, Heri Asiku, bersama Sekertaris Daerah,(Sekda) Dr.Safruddin,S.Pd.,M.Pd, dan lintas sektor dan PLN UP3 Kendari.
Rapat digelar menindaklanjuti aspirasi Koalisi Rakyat Konawe Utara Menggugat terkait tegangan listrik yang sering anjlok.
Masyarakat mengeluhkan kerusakan alat elektronik hingga terganggunya aktivitas ekonomi akibat listrik tidak stabil.
Ketua Koalisi Rakyat Konut Menggugat, Hendrik, meminta PLN segera menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat.
Menurutnya, Konawe Utara sebagai daerah penghasil nikel tidak layak mengalami krisis listrik berkepanjangan.
PLN UP3 Kendari mengakui masih terdapat keterbatasan infrastruktur kelistrikan di wilayah Konawe Utara.
PLN menyampaikan pengadaan genset berkapasitas 8 megawatt mulai berproses pada pekan ketiga Juni 2026.
Manajemen PLN menargetkan masyarakat Konawe Utara mulai merasakan peningkatan layanan listrik paling lambat September 2026.
Dalam berita acara RDP, PLN juga siap memberikan dispensasi dan kompensasi kepada pelanggan terdampak.
DPRD Sultra menyatakan akan mengawal percepatan pembangunan pembangkit listrik di Konawe Utara secara berkala.
DPRD Sultra juga segera mengeluarkan rekomendasi kepada PLN UID Sulselrabar untuk percepatan pembangunan kelistrikan.
“Listrik stabil adalah hak masyarakat Konawe Utara,” tegas Perwakilan DPRD Sultra Heri Asiku usai rapat. (Edy)
