KENDARI, SULTRSATU.COM- Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) terus mendorong lahirnya investasi berkualitas yang mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bersama perusahaan tambang yang digelar di salah satu hotel di Kendari, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan yang digagas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) ini dihadiri Wakil Bupati H. Abuhaera, unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, perwakilan Pemprov Sultra, BPKP, ratusan pimpinan perusahaan tambang, akademisi, LSM, tokoh masyarakat, serta jajaran kepala OPD dan camat se-Konawe Utara.
Bupati Konawe Utara H. Ikbar, SH., M.H., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Kolaborasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Berkelanjutan bertema “Mewujudkan Investasi Berkualitas dan Kesejahteraan Masyarakat di Konawe Utara.
Mengusung tema “PPM Terarah, Dampak Terukur kegiatan itu menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah lingkar tambang.
Bupati Konawe Utara, Ikbar, menegaskan bahwa keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari tingginya produksi tambang maupun nilai ekspor, tetapi sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita harus menjawab pertanyaan besar bersama. Apakah masyarakat lingkar tambang semakin sejahtera. Apakah kualitas pendidikan meningkat.Apakah kesempatan kerja masyarakat lokal semakin terbuka.Dan apakah pembangunan hari ini mampu menjadi pondasi masa depan daerah setelah sumber daya alam tidak lagi tersedia,” ujar Ikbar.
Menurutnya, Konawe Utara saat ini menjadi salah satu daerah dengan geliat investasi terbesar di sektor pertambangan dan industri hilirisasi nikel. Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) juga berkembang di wilayah tersebut, termasuk kawasan industri hijau dan pengolahan mineral Namun, Ikbar mengingatkan bahwa investasi harus mampu menghadirkan transformasi sosial dan ekonomi masyarakat lokal.
“Investasi berkualitas adalah investasi yang memperkuat konten lokal daerah melalui pelatihan vokasi, sertifikasi tenaga kerja lokal, penguatan UMKM dalam rantai pasok industri tambang, hingga pengembangan ekonomi masyarakat menuju transformasi pasca tambang,” katanya.
Ia juga menyoroti masih adanya program PPM yang berjalan seremonial dan belum memiliki dampak yang terukur. Karena itu, Pemkab Konut mendorong perubahan tata kelola PPM agar lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan.
“PPM ke depan harus terarah, terukur, terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan. Kita ingin setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memiliki dampak nyata yang bisa diukur manfaatnya,” tegasnya.
Program PPM ke depan, lanjut Ikbar, akan diselaraskan dengan RPJMD Konawe Utara, mulai dari penguatan pendidikan pengurangan kemiskinan ekstrem pengembangan UMKM, pelatihan tenaga kerja lokal, pembangunan infrastruktur dasar, hingga pengembangan desa lingkar tambang.
Dalam kesempatan itu, Ketua Satgas PAD Konawe Utara yang juga Wakil Bupati Konawe Utara, Abuhaera, turut menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan demi mendukung kesejahteraan masyarakat.
Ditempat yang sama, Kepala DPM-PTSP Konawe Utara Alex Akhlis, S.Hut., M.P.W.K, menambahkan bahwa selama ini partisipasi perusahaan masih minim karena belum ada mekanisme koordinasi yang mengikat. Forum ini jadi pilot project atau percontohan yang diharapkan menggugah kesadaran seluruh pengusaha.
Ia menilai potensi PAD Konawe Utara sangat besar jika seluruh kewajiban perusahaan berjalan maksimal dan taat terhadap pembayaran pajak daerah Kalau semua ini berjalan bagus, saya yakin PAD Konawe Utara akan sangat besar dan bisa kembali untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Abuhaera mencontohkan potensi penerimaan daerah dari aktivitas tongkang perusahaan tambang yang melintasi jalan kabupaten. Menurutnya, jika satu tongkang dikenakan kontribusi Rp10 juta dan terdapat ribuan tongkang dalam setahun, maka nilainya bisa mencapai miliaran rupiah.
Selain itu, ia juga menyinggung potensi pajak dari aktivitas konsumsi ribuan karyawan perusahaan tambang yang dinilai dapat menjadi sumber PAD signifikan apabila dikelola optimal. Kalau seluruh potensi itu dimaksimalkan, target PAD ratusan miliar rupiah per tahun bukan hal yang mustahil,” katanya.
Ia berharap seluruh perusahaan dapat lebih taat dalam memenuhi kewajiban pajak dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. ntinya kalau PAD berhasil, kami ingin kesejahteraan masyarakat Konawe Utara benar-benar meningkat,,”pungkasnya.
Untuk memperkuat pengawasan program, Pemkab Konawe Utara kini juga tengah membangun sistem tata kelola PPM yang lebih modern dan akuntabel, termasuk melalui penguatan regulasi, sinkronisasi program, forum tahunan PPM, hingga dashboard monitoring program secara berkala.
Pemerintah daerah pun mengajak seluruh stakeholder mulai dari perusahaan akademisi, aparat penegak hukum, hingga tokoh masyarakat untuk bersama sama membangun tata kelola investasi dan PPM yang lebih baik di Konawe Utara.(ADV)
