Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio, secara resmi menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, Jumat malam (12/12), di Aula Asrama C Kantor BPSDM Sultra.
Rakor tersebut diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, para narasumber dan instruktur, serta peserta yang terdiri dari staf ahli, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, hingga kepala Bappeda kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutan penutupnya, Asrun Lio menegaskan bahwa rakor ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi, arah, dan langkah seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam mendukung agenda pembangunan Sulawesi Tenggara ke depan.
Ia menyebutkan, selama empat hari pelaksanaan, peserta mendapatkan berbagai materi strategis dari para narasumber yang membahas arah pembangunan daerah tahun 2025, penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas belanja daerah, serta percepatan pelaksanaan program prioritas berbasis potensi wilayah.
“Materi yang disampaikan memberikan gambaran utuh arah pembangunan Sulawesi Tenggara 2025, termasuk pentingnya konsistensi perencanaan, penganggaran, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” ujar Asrun Lio membacakan sambutan Gubernur Sultra.
Ia menjelaskan, materi dari Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kepatuhan terhadap siklus perencanaan dan penganggaran, serta penggunaan APBD yang berorientasi pada prinsip value for money.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri menyoroti bahwa transformasi birokrasi hanya dapat terwujud melalui peningkatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, khususnya dalam kepemimpinan, kemampuan digital, dan penguatan etos pelayanan publik.
Asrun Lio juga menekankan pentingnya konsolidasi data, integrasi perencanaan, serta percepatan implementasi agenda prioritas pembangunan. Dukungan dari Kapolda Sultra, Danrem 143/Halu Oleo, Kajati Sultra, serta Tim Commit Foundation dinilai memperkuat pesan bahwa pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan stabilitas keamanan, supremasi hukum, dan sinergi lintas sektor.
Menurutnya, tantangan pembangunan tahun 2025 semakin kompleks, mulai dari dinamika fiskal daerah, tuntutan peningkatan kualitas layanan publik, percepatan transformasi digital, hingga penegakan integritas birokrasi. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta meneguhkan kembali komitmen dan meningkatkan kapasitas masing-masing.
“Refleksi yang dilakukan bukan sekadar evaluasi, tetapi momentum untuk memperkuat kolaborasi, memperbaiki kelemahan internal, serta merumuskan strategi yang lebih adaptif terhadap perubahan,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, keselarasan perencanaan dan penganggaran antara provinsi dan kabupaten/kota, serta penerapan pola kerja berbasis hasil (result-based). Tahun 2025 disebut sebagai tahun strategis menuju percepatan pembangunan daerah.
Di akhir sambutannya, Asrun Lio menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber, BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara selaku penyelenggara, serta para peserta atas partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.
“Semoga hasil rakor ini menjadi pendorong peningkatan kinerja pemerintahan dan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara,” tutupnya. (Ed)
