KENDARI, SULTRASATU.COM – Di bawah kepemimpinan Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, S.H., M.H., dan Wakil Bupati H. Abuhaera, S.Sos., M.Si., pemerintah daerah terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe Utara, Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd., mewakili Bupati H. Ikbar menghadiri sekaligus memberikan dukungan penuh dalam kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang digelar oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Konawe Utara di salah satu hotel di Kendari, Jumat (7/11/2025).
Sosialisasi yang bertujuan menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai prinsip, mekanisme, dan arah kebijakan penyusunan APBD 2026 agar selaras dengan regulasi dan prioritas pembangunan daerah, dihadiri Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala OPD, serta Camat se-Kabupaten Konawe Utara.
Dalam arahannya, Sekda Dr. Safruddin menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis memperkuat sinergi antarperangkat daerah. Ia menilai penyusunan APBD bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.
“Penyusunan APBD harus dilakukan secara terencana dan terukur, sesuai dengan prinsip efisiensi serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. APBD adalah cerminan kebijakan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujar Sekda.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati H. Ikbar dan Wakil Bupati H. Abuhaera, Pemkab Konawe Utara terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemahaman mendalam terhadap regulasi penyusunan APBD, kata dia, akan berdampak langsung pada kualitas dokumen anggaran dan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
“Kita harus memastikan setiap rupiah yang dianggarkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, koordinasi antar-OPD dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD menjadi kunci,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BKAD Konawe Utara, Drs. Irwan, melalui Kepala Bidang Anggaran, Rastin, menjelaskan bahwa sosialisasi ini mengacu pada regulasi terbaru Kementerian Dalam Negeri. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selaras dengan visi pembangunan daerah dan prioritas nasional.
Rastin menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 harus lebih transparan, partisipatif, dan berbasis kinerja. Setiap OPD diimbau menajamkan program dan kegiatan produktif yang berorientasi hasil serta mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah.
“BKAD berkomitmen mendampingi seluruh OPD agar proses penyusunan anggaran berjalan sesuai pedoman dan dapat dipertanggungjawabkan. Sosialisasi ini menjadi momentum untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran demi tata kelola keuangan yang lebih baik,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Sekda juga mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal nasional. Ia mendorong inovasi pengelolaan anggaran agar pembangunan daerah tetap berkelanjutan di tengah tantangan sosial dan ekonomi yang terus berubah.
Kegiatan sosialisasi berlangsung interaktif, dimana peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan berbagai kendala teknis dalam penyusunan anggaran. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan keseragaman langkah antara pemerintah daerah dan perangkat teknis lainnya.
Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, Pemkab Konawe Utara menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas anggaran sebagai landasan menuju pemerintahan yang bersih dan berorientasi hasil nyata bagi masyarakat.
Sebagai penutup, Sekda menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan penganggaran. Karena itu, setiap aparatur pemerintah dituntut memiliki tanggung jawab moral dan profesionalisme tinggi dalam mengelola keuangan daerah.
“Mari jadikan APBD Tahun 2026 sebagai instrumen pembangunan yang berdaya guna, berorientasi hasil, dan menjawab kebutuhan masyarakat Konawe Utara secara nyata,” pungkasnya. (Ed)
