KONAWE UTARA, SULTRASATU.COM – Bupati Kabupaten Konawe Utara (Konut), H. Ikbar, SH., MH menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencegahan korupsi pelayanan publik bidang pertanahan dan aset Barang Milik Daerah (BMD) wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (7/5/2026).
Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Konut Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah Konawe Utara.
Kegiatan tersebut diikuti kepala daerah se-Sultra bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas penguatan tata kelola pelayanan publik, penyelesaian aset bermasalah, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto mengatakan, fokus utama rakor tidak hanya terkait pelayanan publik di bidang pertanahan, tetapi juga mencakup penyelesaian aset bermasalah serta peningkatan pendapatan daerah.
“Kalau bicara pelayanan publik bidang pertanahan, sebetulnya ada tiga hal. Pertama pelayanan publik itu sendiri khususnya di bidang pertanahan. Kedua penyelesaian aset bermasalah yang sampai hari ini masih cukup banyak terjadi di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Sultra,” ujar Edi Suryanto.
KPK juga menegaskan, penyelesaian aset daerah perlu terus diurai satu per satu agar dapat segera dituntaskan dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
“Dan yang ketiga adalah pendapatan. Bagaimana pemerintah daerah mendapatkan PAD yang lebih baik dari pada yang selama ini diterima atau didapatkan,” lanjutnya.
Selain itu, KPK memberikan penekanan khusus kepada seluruh kepala daerah agar lebih kreatif dalam mengelola potensi daerah di tengah kondisi penurunan transfer anggaran dari Pemerintah Pusat.
“Dengan penurunan transfer ini justru menjadi peluang bagi kepala daerah untuk lebih kreatif menghasilkan pendapatan daerah dan memastikan pengelolaannya tidak terindikasi korupsi,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Konawe Utara H. Ikbar mengatakan, pihaknya terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu langkah meningkatkan pendapatan daerah di tengah efisiensi anggaran.
Ia menyebutkan, hingga saat ini masih terdapat sekitar 47 persen aset daerah di Konawe Utara yang belum tersertifikasi secara keseluruhan.
“Khusus untuk aset kita di daerah ini memang setelah saya menjabat sebagai Bupati Konut masih ada yang belum tersertifikasi secara keseluruhan, sehingga inilah fokus kami sebagai pemerintah daerah,” kata Ikbar.
Menurutnya, pemerintah daerah kini fokus menuntaskan berbagai persoalan aset, baik aset jalan maupun aset lainnya, agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pelayanan publik dan peningkatan PAD.
“Baik itu masalah jalan maupun aset lain ini bisa dituntaskan pada masa jabatan kami supaya bisa bermanfaat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik maupun peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.
Tak hanya itu, Bupati Ikbar juga menegaskan bahwa Pemda Konawe Utara terus berupaya meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami pemerintah daerah tidak tinggal diam. Salah satunya bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan ASN. Karena ASN adalah mesin utama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Konawe Utara menjadi salah satu daerah di Sultra yang memiliki Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) cukup tinggi, sehingga diharapkan dapat menunjang kesejahteraan ASN dan berdampak positif terhadap pelayanan publik di daerah.
“Ketika kesejahteraan ASN terpenuhi, maka pelayanan publik kepada masyarakat juga akan semakin baik,” tutupnya. (Edy)
