News

Pemkab Konut Kawal Kepastian Nasib Guru PPPK, Siapkan Pengalihan Status hingga Seleksi CPNS

Redaksi
168
×

Pemkab Konut Kawal Kepastian Nasib Guru PPPK, Siapkan Pengalihan Status hingga Seleksi CPNS

Sebarkan artikel ini
Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Konawe Utara,Dr.Asmadin,S.Pd.M.M Bersama Prof. Dr. Nunuk Suriyani S.Pd. M.Pd sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam Rakor pengalihan pengololaan Guru PW ke PPPK dan P3K ke CPNS melalu pusat terhitung bulan januari 2027

MAKASSAR, SULTRASATU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengalihan pengelolaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan penuh waktu ke pemerintah pusat.Selasa (17/11/2026)

Rakor tersebut berlangsung di Makassar pada 17-19 November 2026, bersama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konut, Dr. Asmadin,S.Pd,M.M mengatakan salah satu poin pembahasan dalam rakor tersebut adalah rencana pengalihan pengelolaan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK di bawah Kemendikdasmen, serta seleksi CPNS bagi guru PPPK penuh waktu.

Asmadin menjelaskan, guru yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi CPNS akan beralih status menjadi CPNS. Sementara peserta yang tidak lulus akan tetap berstatus sebagai PPPK penuh waktu.

BACA JUGA:  Bhabinkamtibmas Polsek Moramo Utara Rutin Laksanakan Program Quick Win

“Seleksi CPNS ini kuotanya hanya 30 persen dari jumlah PPPK yang ada. Bagi yang lulus akan menjadi CPNS, sedangkan yang tidak lulus kembali menjadi PPPK penuh waktu,” jelas Asmadin.

Ia menyebutkan, pengalihan pengelolaan tersebut direncanakan mulai berlaku pada Januari 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan tata kelola guru ASN secara nasional, termasuk pengalihan pengelolaan guru dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Menurut Asmadin, pemerintah daerah menyambut baik kebijakan tersebut karena dinilai dapat memberikan kepastian terhadap status kepegawaian guru, khususnya mereka yang selama ini berstatus PPPK paruh waktu.

Ia juga menyampaikan bahwa pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu di Konut untuk triwulan IV dijadwalkan pada akhir November atau awal Desember 2026.

“Harapan dari rakor ini, pemerintah daerah tentu sangat mengapresiasi program pemerintah pusat karena bisa menyelesaikan persoalan, utamanya status kepegawaian yang selama ini belum memiliki kepastian. Alhamdulillah, pusat sudah mengambil alih pengelolaan dan pembayaran gaji kepegawaian, baik guru PPPK maupun guru ASN,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Bupati dan Kasatpol PP Konsel Berikan Pelatihan Diksar Kesamaptaan di Yonif 725 Woroagi

Lebih lanjut, Asmadin mengatakan, Pemkab Konut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan verifikasi terhadap guru-guru yang masih aktif maupun tidak aktif.

Pihaknya juga akan mengusulkan tenaga teknis yang selama ini berstatus PPPK paruh waktu agar dapat dialihkan ke jabatan fungsional guru sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

“Kita sebagai pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, tinggal memverifikasi guru-guru yang aktif dan mana yang tidak. Kita juga akan mengajukan tenaga yang dalam hal ini masuk paruh waktu, tetapi bertugas secara teknis untuk diusulkan menjadi guru,” tambahnya.

Dalam materi tata kelola guru nasional yang dibahas pada rakor tersebut, terdapat sejumlah agenda penataan ASN bidang pendidikan, mulai dari pengalihan 242.482 jabatan fungsional guru PPPK paruh waktu dan 6.781 tenaga teknis paruh waktu menjadi guru, hingga pengalihan 13.317 pengawas sekolah dan 857.251 guru PNS pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

BACA JUGA:  2 Oknum PNS Koltim Dijaring Polres Usai Diduga Jual Narkoba

Selain itu, pemerintah pusat juga merencanakan seleksi terbuka CPNS guru untuk memenuhi kebutuhan nasional sebanyak 464.856 formasi serta penyelesaian status 172.323 guru non-ASN.

Asmadin berharap kebijakan tersebut dapat mengakomodasi seluruh guru, baik guru mata pelajaran maupun tenaga administrasi yang memenuhi persyaratan untuk dikembangkan menjadi tenaga pendidik.

Dengan demikian, penataan kepegawaian guru di Konut diharapkan dapat memberikan kepastian status sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan di daerah.(Edy)

WhatsApp Follow WhatsApp Channel SULTRASATU.COM untuk update berita terbaru setiap hari Follow