KOLAKA, SULTRASATU.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2027, di Hotel Sutan Raja Kolaka, Selasa (5/5/2026).
Dalam forum strategis tersebut, gubernur menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran kabupaten dan kota sebagai ujung tombak pembangunan daerah.
Kegiatan musrenbang ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Dengan mengusung semangat pembangunan inklusif dan berkelanjutan, forum ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, jajaran OPD, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Andi Sumangerukka menekankan bahwa ke depan tidak boleh lagi ada paradigma “perebutan anggaran” antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Sebaliknya, alokasi anggaran harus difokuskan pada upaya memperkuat kapasitas daerah dalam menjalankan pembangunan.
“Kami nanti akan memperkuat kabupaten/kota. Dalam penganggaran, tidak ada lagi istilah perebutan anggaran, tetapi bagaimana kita menguatkan anggaran di kabupaten/kota,” tegasnya di hadapan peserta Musrenbang.
Ia menjelaskan, secara kewenangan wilayah, pemerintah provinsi tidak memiliki wilayah administratif secara langsung, melainkan kabupaten/kota yang menjadi pelaksana utama pembangunan di lapangan.
Oleh karena itu, menurutnya, penguatan fiskal dan program di tingkat kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan.
“Provinsi itu tidak punya wilayah, yang punya wilayah adalah kabupaten/kota. Maka dari itu, komitmen ini akan saya tuntaskan. Insya Allah kita akan memperkuat kabupaten/kota dalam membangun,” lanjutnya.
Gubernur juga meminta para bupati dan wali kota untuk tidak khawatir terhadap arah kebijakan pembangunan ke depan. Ia memastikan, pemerintah provinsi akan hadir sebagai penguat, bukan sebagai pesaing dalam pengalokasian anggaran.
“Tidak usah khawatir para bupati dan wali kota. Saya berkomitmen untuk memperkuat kabupaten/kota,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan musrenbang sebagai ruang kolaborasi dan sinkronisasi program, bukan sekadar agenda formal tahunan. Ia menilai, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta keterlibatan aktif masyarakat.
“Melalui Musrenbang RKPD ini, diharapkan seluruh usulan program prioritas dari daerah dapat terakomodasi dengan baik, sehingga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutupnya.
Diketahui, Musrenbang RKPD tingkat Provinsi Sultra dihadiri oleh anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Sultra, para bupati dan wali kota, pimpinan serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten, forkopimda, serta sejumlah pejabat OPD lingkup provinsi maupun kabupaten/kota. Turut hadir pula pimpinan instansi vertikal, BUMD, perguruan tinggi, akademisi, serta sektor perbankan. (Edy)
