KENDARI, SULTRASATU.COM- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Utara (Konut) dibawah pimpinan Bupati Konawe Utara (Konut) Dr Ir H Ruksamin ST,MSi., IPU., Asean Eng dan Wakil Bupati H Abuhaera S. Sos, M.Si, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029.
Kegiatan ini dibuka oleh Sekda Konawe Utara, Safruddin, S.Pd.M.Pd, berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (22/8/2024).
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Konut, Ir. La Ode Muhaimin menegaskan pentingnya FGD ini sebagai langkah awal dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“RPJMD merupakan dokumen penting yang akan menjadi pedoman kita dalam pembangunan lima tahun ke depan. Melalui FGD ini, kami berharap dapat menyerap berbagai masukan dari seluruh elemen masyarakat agar RPJMD yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Konawe Utara,” ujarnya.
Dalam diskusi yang berlangsung, berbagai isu strategis menjadi topik pembahasan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi daerah, hingga upaya pelestarian lingkungan.
Para peserta FGD juga memberikan berbagai rekomendasi untuk memperkuat visi dan misi pembangunan Kabupaten Konawe Utara.
Dalam kesempatan itu, Muhaimin juga menambahkan bahwa rancangan teknokratik RPJMD ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan program kerja daerah yang lebih terarah dan terukur.
“FGD ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil nantinya dapat membawa dampak positif bagi masyarakat luas,” jelasnya.
Kegiatan FGD ini merupakan langkah awal dari rangkaian proses penyusunan RPJMD 2025-2029 yang akan dilanjutkan dengan berbagai tahapan konsultasi publik, penilaian, dan perbaikan sebelum akhirnya ditetapkan menjadi dokumen resmi yang akan diimplementasikan pada periode mendatang.
“Dengan terlaksananya FGD ini, Pemda Konawe Utara menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat,” pungkasnya. (SS/Ed)
