JAKARTA, SULTRASATU.COM – Bupati Muna Barat La Ode Darwin membawa persoalan kelangkaan dan kepadatan antrean bahan bakar minyak (BBM) di daerahnya ke pemerintah pusat. Dalam pertemuan dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen-Migas) Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (27/8/2026), Darwin mendorong penambahan kuota BBM, perbaikan distribusi, serta percepatan pembangunan SPBU di Kecamatan Kusambi.
Pertemuan tersebut difasilitasi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, La Ode Sulaeman, dan dihadiri Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH-Migas) Wahyudi Anas, serta Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto.
Dalam pertemuan itu, Darwin menyampaikan kondisi yang dihadapi masyarakat Muna Barat, terutama kepadatan antrean untuk mendapatkan Pertalite dan Solar.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera diantisipasi karena ketersediaan BBM berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, termasuk kebutuhan Solar bagi nelayan dan Pertalite bagi petani.
“Kami menyampaikan adanya kepadatan antrean Pertalite dan Solar. Karena, masalah perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi,” kata Darwin.
Ia menginginkan kebutuhan BBM bagi masyarakat, khususnya nelayan dan petani, dapat segera terpenuhi. Sehingga, aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Darwin meminta adanya penambahan kuota sekaligus perbaikan pola distribusi BBM. Salah satu usulan yang disampaikan adalah agar distribusi dilakukan pada pagi hari sehingga penyaluran kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif.
“Dari pertemuan ini juga kami meminta agar distribusi dilakukan di pagi hari dan ada penambahan kuota,” kata Darwin.
Selain penambahan kuota dan pembenahan distribusi, ia juga mendorong agar ada perluasan infrastruktur penyaluran BBM di Muna Barat.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah langkah yang diarahkan untuk memperbaiki akses dan distribusi BBM di Muna Barat. Salah satunya melalui percepatan pembangunan SPBU di Kecamatan Kusambi. Kehadiran SPBU tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat sekaligus mengurangi kepadatan antrean di titik-titik penyaluran BBM yang ada saat ini.
Langkah berikutnya adalah Pertashop Barangka akan ditingkatkan statusnya menjadi SPBU KOMPAK atau lembaga penyalur resmi. Dengan peningkatan tersebut, kapasitas pelayanan BBM di Kecamatan Barangka dan wilayah sekitarnya diharapkan ikut bertambah.
Sementara untuk masyarakat pesisir, akan ada pengaktifan kembali SPB Nelayan Pajala. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan BBM para nelayan sekaligus menjaga aktivitas perikanan di wilayah pesisir tetap berjalan.
Darwin mengatakan, hasil pertemuan tersebut akan segera ditindaklanjuti. Dirjen Migas, Ketua BPH Migas, dan Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga dalam waktu dekat dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Muna Barat.
Kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret untuk melihat langsung kondisi distribusi BBM di lapangan sekaligus mempercepat realisasi solusi yang telah dibahas di Jakarta.
“Untuk menindaklanjuti pertemuan ini Dirjen Migas, Ketua BPH Migas dan Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga, dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan kerja ke Muna Barat,” kata Darwin.
Dalam pertemuan tersebut, juga membahas rencana konversi penggunaan minyak tanah ke gas elpiji. Namun, rencana tersebut masih berada dalam tahap pengkajian di Ditjen Migas.
“Hal lain juga yang ikut kami bahas adalah konversi minyak tanah ke gas elpiji. Tapi ini masih dalam tahap pengkajian di Ditjen Migas,” ujar Darwin.
Darwin berharap seluruh langkah yang telah dibahas bersama pemerintah pusat dan pihak terkait dapat segera direalisasikan. Mulai dari penambahan kuota, perbaikan distribusi, pembangunan SPBU di Kusambi, peningkatan status Pertashop Barangka, hingga pengaktifan kembali SPB Nelayan Pajala.
Dengan langkah tersebut, Darwin yakin, persoalan kepadatan antrean dan keterbatasan akses BBM di Muna Barat dapat segera teratasi. Sehingga kebutuhan masyarakat, terutama petani dan nelayan, dapat terpenuhi dan aktivitas perekonomian daerah tetap berjalan. (Edy).
