KENDARI, SULTRASATU.COM — Sejumlah media lokal di Sulawesi Tenggara tengah menghadapi situasi sulit. Tantangan era digital, keterbatasan iklan, serta minimnya dukungan dari pemerintah daerah membuat banyak media terancam gulung tikar. Kondisi ini juga berdampak langsung pada keberlangsungan para jurnalis yang bekerja di lapangan dengan segala keterbatasan.
Fenomena tersebut mendapat sorotan dari berbagai kalangan, mulai dari organisasi pers, akademisi, hingga pegiat masyarakat sipil. Mereka sepakat bahwa keberadaan media lokal adalah pilar penting dalam menjaga keterbukaan informasi, transparansi kebijakan, dan pembangunan demokrasi di daerah.
“Kalau media lokal tidak diperhatikan, yang rugi bukan hanya jurnalis, tapi juga masyarakat. Media lokal itu dekat dengan denyut nadi masyarakat, menyuarakan aspirasi yang mungkin tidak tersentuh oleh media nasional,” ujar salah seorang Jurnalis Kota Kendari, Jumat (29/8/2025).
Media lokal di Sultra selama ini memainkan peran strategis dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menjadi sarana edukasi masyarakat. Keberadaan media lokal juga membantu pemerintah daerah dalam mensosialisasikan program-program, sekaligus mengontrol jalannya birokrasi agar tetap sesuai dengan prinsip transparansi.
Namun, peran besar tersebut kini terancam. Banyak media mengalami kesulitan keuangan akibat menurunnya pendapatan iklan dan terbatasnya kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah. Bahkan, beberapa perusahaan media terpaksa menghentikan penerbitan cetak dan beralih sepenuhnya ke platform digital, meski tidak semua mampu bertahan karena biaya operasional yang tetap tinggi.
Selain perusahaan media, para jurnalis juga merasakan dampak langsung. Minimnya kesejahteraan, kurangnya perlindungan hukum, serta tingginya tuntutan kerja membuat profesi wartawan di daerah semakin berat.
“Banyak jurnalis yang bekerja hanya dengan honor minim, bahkan ada yang tidak menerima gaji tetap. Padahal mereka tetap harus turun ke lapangan, mencari informasi, menulis berita, dan menghadapi berbagai risiko,” ungkap salah satu wartawan senior di Kendari.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya kualitas jurnalistik di Sultra. Jika jurnalis tidak mendapat perhatian yang layak, maka potensi terjadinya kesenjangan informasi di masyarakat akan semakin besar.
Situasi ini memunculkan desakan kepada Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, untuk segera mengambil langkah konkret. Dukungan dari pemerintah daerah dianggap sangat penting untuk menjaga eksistensi media lokal.
Beberapa bentuk perhatian yang diusulkan antara lain:
1. Menyusun regulasi daerah yang mendukung keberlanjutan media lokal.
2. Meningkatkan kerja sama publikasi dengan sistem yang adil dan transparan.
3. Memberikan ruang pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi jurnalis.
4. Menjamin kebebasan pers serta perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjalankan tugasnya.
“Pemerintah daerah jangan melihat media hanya sebagai corong publikasi program, tetapi juga sebagai mitra strategis pembangunan. Karena tanpa media, informasi pembangunan tidak akan sampai secara merata ke masyarakat,” tegas salah seorang akademisi di Universitas Halu Oleo.
Banyak pihak mengingatkan bahwa krisis media lokal sama artinya dengan krisis demokrasi. Hilangnya media lokal akan mempersempit ruang informasi, memperlemah kontrol sosial, dan berpotensi menimbulkan monopoli informasi oleh segelintir pihak.
Oleh karena itu, dukungan nyata dari pemerintah dan partisipasi masyarakat dianggap sebagai kunci agar media lokal tetap hidup dan jurnalis bisa bekerja dengan profesional, berintegritas, serta sejahtera. (Rd)
